Ketua BPMJ GMIM Baitani Watudambo Jelaskan Soal Dugaan Politik Uang di Gereja

Ketua Bawaslu Sulawesi Utara, Herwyn J Malonda

MINUT - Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ) GMIM Baitani Watudambo, Pdt Nova Rompas S.Th, menyayangkan adanya upaya dari sejumlah pihak yang menebarkan kampanye negatif, terkait dengan kegiatan Pembinaan Pelayan Khusus (Pelsus) Sinode GMIM, yang dilaksanakan Sabtu (22/8) akhir pekan lalu.
Pdt Rompas sendiri menyesalkan pihak-pihak yang berpikiran sempit dan selalu mengaitkan semua kegiatan internal gereja dengan kegiatan politik, tanpa pernah mau melihat apa yang telah diperbuat orang-orang yang menjadi objek kampanye negatif tersebut.

Kalau semua orang yang mau berbuat baik untuk gereja, untuk GMIM, selalu diisukan yang jelek-jelek, nantinya malah orang-orang ini jatuhnya jadi takut untuk mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan di gereja atau GMIM. Janganlah, kita berpikiran sempit," kata Pdt Rompas.

Pdt Rompas kemudian menjelaskan kondisi yang menimpa Joune Ganda, Calon Bupati Minahasa Utara yang dalam kegiatan Pembinaan Pelayanan Khusus (Pelsus) di gerejanya, memberikan bantuan berupa uang pergantian transportasi untuk para peserta pembinaan yang berasal dari tiga jemaat yakni Jemaat Baitani Watudampo, Jemaat Naomi Watudambo II dan Jemaat Kyrios Kawilei.

Ternyata, bantuan pergantian uang transportasi tersebut oleh sejumlah pihak, dikatakan sebagai politik uang. Padahal menurut Pdt Rompas, dirinya mendapatkan banyak informasi dari masyarakat, jika Joune yang berlatar belakang sebagai seorang pengusaha, sering membantu kegiatan-kegiatan masyarakat dan juga kegiatan GMIM, jauh hari sebelum mendeklarasikan diri sebagai Calon Bupati Minahasa Utara.

"Saya secara pribadi cukup tau sosok bapak Joune Ganda. Seorang pengusaha yang juga warga GMIM. Dari banyak pernyataan jemaat, Joune disebut sosok warga GMIM yang peduli akan kemajuan GMIM baik di Minut maupun di Sulut secara luas, dan itu sudah dilakukan sebelum mencalonkan diri sebagai bupati. Joune juga banyak membantu masyarakat terutama untuk rumah ibadah. Inilah yang saya sesalkan karena ada pihak-pihak yang mencoba untuk membuat isu negatif, karena membantu kegiatan GMIM," ujar Pdt Rompas. Pdt Rompas memang mengakui, saat ini adalah tahun politik. Namun, dirinya juga menyesalkan jika semuanya harus dikaitkan dengan politik, karena justru akan menjauhkan orang-orang yang peduli dengan GMIM.

"Sekali lagi saya secara pribadi katakan, janganlah uang pengganti transportasi untuk Pelsus dijadikan polemik. Pak Joune dan Pak Kevin kan juga warga GMIM yang mempunyai kerinduan berdiakonia," ujar Pdt Rompas.
Tak hanya Badan Pekerja Majelis, rupanya isu yang dibuat oleh sejumlah pihak tentang uang pergantian transportasi yang diberikan Joune, juga disesalkan oleh anggota jemaat GMIM Baitani Watudambo. Mereka justru heran, jika ada yang menyebarkan kampanye negatif terkait hal tersebut.
"Kami disini merasa tidak dibayar, karena uang pergantian transportasi itupun berasal dari warga GMIM. Kalau mereka merasa terpanggil, karena itu adalah kewajiban warga GMIM. Kalau begini terus, justru tidak akan ada lagi kerinduan untuk berdiakonia, karena pasti akan dijelek-jelekan," ujar sejumlah anggota jemaat yang ditemui di Watudambo.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda mengatakan untuk saat ini, tahapan Pilkada masih pada proses pemutahiran data pemilih. Menurutnya, siapapun bisa mendeklarasikan pencalonan sebagai kepala daerah, tetapi belum resmi sebagai calon karena tahapan pendaftaran belum ada.
Hal inilah yang membuat Malonda, jika ada kejadian-kejadian yang dinilai merupakan pelanggaran calon, masih belum bisa ditindak lanjut secara lebih, dan hanya diberikan teguran. 
"Tahapan Pilkada ini kan baru masuk pemutahiran data pemilih atau coklit, jadi Bawaslu hanya bisa menanggapi sebatas teguran," kata Malonda.